sekedar mendokumentasikan apa yang perlu didokumentasikan

Perda Macan Ompong?

In Opini on July 30, 2010 at 11:55 pm
Oleh Ajip Rosidi*

ADA BUPATI yang bukan saja tidak puas dengan ilmu yang sudah diperolehnya sehingga menempuh S-3 dan lulus dengan menulis disertasi berjudul Penggunaan Bahasa Jawa di Kalangan Generasi Muda di Karanganyar, melainkan setelah berdasarkan penelitiannya melihat fakta bahwa generasi muda Karanganyar kurang peduli terhadap bahasa Jawa, bahasa ibunya, dia berusaha melalui wewenangnya sebagai bupati merevitalisasi bahasa Jawa di daerahnya. Melalui surat keputusan dia mewajibkan penggunaan bahasa Jawa bagi warganya khususnya di lingkungan instansi pemerintah setiap Rabu, yang dinamakan Program Rabu Berbahasa Jawa (PRBJ). Setelah program itu berjalan baik, dia pun akan menetapkannya menjadi peraturan daerah (perda) sehingga akan mengikat bupati sesudahnya (siapa pun dia) untuk melanjutkan usaha penyelamatan bahasa Jawa di Kabupaten Karanganyar.

Yang saya maksudkan ialah Dr. Rina Iriani Sri Ratnaningsih yang menjabat sebagai bupati di Kabupaten Karanganyar, Solo. Disertasinya diajukan di depan Sidang Guru Besar UNS yang dipimpin oleh rektornya, Prof. Dr. H.M. Syamsulhadi, Sp.K.J. Dalam disertasinya itu Rina mengemukakan fakta bahwa berdasarkan penelitiannya, generasi muda di Karanganyar banyak yang tidak lagi paham bagaimana menggunakan bahasa ibunya dengan baik, sesuai norma-norma sopan santun yang seharusnya.

Dr. Rina Iriani Sri Ratnaningsih, Bupati Karanganyar

Yang menarik bukan saja bahwa ada bupati yang meneliti tentang penggunaan bahasa ibu di daerahnya secara ilmiah, melainkan kebijakannya untuk mempertahankan atau memelihara penggunaan bahasa ibu di kalangan warganya dengan mempergunakan wewenangnya sebagai bupati. Sepanjang tahu saya, tidak ada bupati lain di seluruh Indonesia — paling tidak di seluruh Jawa Barat — yang berbuat seperti Rina Iriani itu. Kebanyakan pejabat publik Indonesia bersikap tidak peduli terhadap kehidupan bahasanya, bukan saja terhadap bahasa ibunya, melainkan juga terhadap kehidupan bahasa nasionalnya. Kebanyakan mereka malah ikut beramai-ramai melecehkan bahasa nasionalnya, antara lain ada yang merasa bangga karena menggunakan bahasa Inggris dalam rapat-rapat resmi.

Akan tetapi, terhadap langkah Bupati Rina Iriani itu tidak semua orang setuju. Kebijakan mengadakan PRBJ bahkan perda menurut Drs. Sarwono Soeprapto, M.Si., tidaklah akan banyak manfaatnya (“Menyelamatkan Bahasa Ala Rina”, Suara Merdeka, 21 Juli, 2010). Menurut Sarwono, dalam Kongres Bahasa Jawa III di Yogyakarta (2001) dan Kongres Bahasa Jawa IV di Semarang (2006), isu membuat perda untuk menyelamatkan bahasa Jawa pernah diwacanakan, tetapi para peserta kongres banyak yang tidak setuju karena menurut mereka dengan diperdakan, tidak ada jaminan bahwa pelestarian dan pengembangan bahasa Jawa akan terlaksana dengan baik. Kalaupun diperdakan, perda itu tidak akan ada bedanya dengan macan ompong. Artinya, tidak ada giginya, tak akan membuat para pelaksana patuh mengerjakan isi perda.

Saya tidak tahu apakah pendapat para peserta Kongres Bahasa Jawa 2001 dan 2006 menganggap perda hanya sebagai macan ompong itu karena mereka tahu tentang perda yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra, dan Aksara Sunda Nomor 06 Tahun 1996 yang kemudian disusul oleh perda-perda lainnya ialah Perda Nomor 05, 06, dan 07 Tahun 2003, tetapi ternyata tidak ada pengaruhnya terhadap usaha memelihara dan mengembangkan bahasa Sunda karena tidak diikuti langkah-langkah konkret sebagai pelaksanaannya. Akan tetapi, memang kita tahu bahwa perda-perda yang telah ditetapkan oleh Pemprov Jawa Barat tidak ada hasilnya yang nyata untuk pemeliharaan dan pengembangan bahasa dan sastra Sunda.

Dalam tulisannya itu, Sarwono menyatakan bahwa untuk melestarikan dan mengembangkan bahasa Jawa tidak perlu program macam-macam, bahkan perda pun tidak perlu. Yang penting sediakan dana yang memadai untuk membenahi pengajaran bahasa Jawa di lembaga pendidikan formal. Bukan hanya untuk pengadaan guru-guru di setiap jenjang sekolah serta upaya meningkatkan kualitas guru-guru itu secara terus-menerus, melainkan juga untuk pengadaan buku pelajaran dan buku bacaan sebagai pendukung. Di samping itu, penyelamatan bahasa Jawa di luar jalur pendidikan formal juga harus digalakkan. Yang dimaksudkannya ialah lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan pranatacara serta kelompok-kelompok kesenian tradisional harus diberi insentif dalam bentuk bantuan dana dan pembinaan. Karena lembaga-lembaga itulah yang sebenarnya menjaga dan memelihara kelangsungan hidupnya bahasa ibu secara nyata.

Apa yang dikemukakannya itu sebenarnya tidak ada yang baru. Menurut hemat saya, bukan perda tidak perlu, melainkan perda harus ditindaklanjuti pembenahan dalam bidang pendidikan formal, dengan menyediakan guru yang kompeten yang harus diikuti peningkatan kualitasnya secara terus-menerus dan didukung dengan buku pelajaran yang bagus serta penyediaan perpustakaan yang koleksinya termasuk juga buku-buku bacaan dalam bahasa ibu yang lengkap.

Jadi, yang perlu adalah adanya keberanian membuat keputusan politik dari pejabat yang tertinggi di setiap daerah, yaitu gubernur atau bupati, bukan hanya mengeluarkan SK atau perda, melainkan menyediakan dana yang cukup melalui APBD untuk melaksanakannya. Program dan perda yang tidak didukung oleh dana untuk melaksanakannya memang hanya macan ompong. ***

Penulis, budayawan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: