sekedar mendokumentasikan apa yang perlu didokumentasikan

FASILITAS PEJABAT: Pembagian Mobil Dinas 1,3 Miliar Bisa Jadi Preseden

In Berita, Refleksi on January 3, 2010 at 1:25 pm

Ray Rangkuti, Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima).

Kamis, 31 Desember 2009
JAKARTA (Suara Karya): Pengadaan mobil dinas mewah seharga lebih dari Rp 1 miliar kepada pejabat negara merupakan preseden buruk di tengah upaya penghematan keuangan negara. Bahkan tindakan itu dikhawatirkan diikuti oleh jajaran pemerintahan daerah.

Demikian rangkuman pendapat Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti, Ketua Fraksi PDIP DPR Tjahjo Kumolo, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) La Ode Ida, dan Wakil Ketua DPR Pramono Anung yang disampaikan secara terpisah, Rabu, di Jakarta.

“Ini contoh yang sangat buruk bagi pemerintah daerah. Hal itu akan menghabiskan anggaran negara dan tidak dapat dibiarkan. Janganlah para pejabat ini ramai-ramai menguras uang rakyat,” ujar Ray.

Untuk itulah, dia menilai, seluruh pejabat negara diharapkan dapat segera menyerahkan kembali fasilitas tersebut.

Sebab, menurut Ray, pemberian mobil mewah dapat menjadi cerminan ketidakpekaan pejabat negara terhadap penderitaan rakyat.

“Rakyat itu sudah dikecewakan dari keuangan yang dikeluarkan pemerintah untuk mendanai pelantikan DPR lalu, jumlahnya sangat besar. Apalagi jika ditambah dengan adanya pemberian mobil mewah ini,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR Pramono Anung dengan tegas menolak pemberian mobil itu dan mengaku lebih nyaman memakai mobil Lexus miliknya.

“Saya merasa lebih comfortable memakai mobil pribadi. Selama ini, yang Camry juga tidak pernah saya ambil. Jadi, saya tidak mau terlibat dengan polemik seputar pemberian mobil seharga Rp 1,3 miliar itu,” ujarnya.

Penolakan serupa juga disampaikan Ketua Fraksi PDIP Tjahjo Kumolo. DPP PDIP mengimbau agar pimpinan DPR mengembalikan mobil dinas baru itu. Dalam hal ini, DPR disarankan mengadakan sendiri mobil dinas dan tidak perlu yang baru.

“Sebaiknya pimpinan DPR mengembalikan mobil mewah Crown seharga Rp 1 miliar itu kepada pemerintah,” katanya.

Dia menambahkan, jika mobil dinas Toyota Camry yang lama dianggap sudah bekas, maka DPR melalui anggaran DPR bisa membeli sendiri mobil Camry yang baru untuk pimpinan DPR.

“Jadi tidak perlu lagi menggunakan Crown yang baru. Bahkan sebagai alternatif, DPR bisa membeli mobil bekas yang mewah. Khusus untuk mobil bekas, justru bisa berhemat banyak. Sebab, harga mobil bekas terhitung lebih murah, yaitu masih di bawah Rp 400 juta. Pakai mobil mewah yang second kan juga tidak masalah. Yang penting kinerja lembaga, bukan soal mobilnya,” ujarnya.

Camry adalah mobil dinas pejabat lembaga tinggi negara periode 2004-2009. Mobil itu dipakai oleh pada pejabat baru sebelum Toyota Crown dibagikan pada Senin (28/12) lalu.

Menyangkut kekhawatiran pejabat daerah yang juga mengikuti pengadaan mobil mewah tersebut, Wakil Ketua DPD Laode Ida menilai, selanjutnya pemerintah perlu memberlakukan standardisasi penggunaan keuangan negara.

“Mobil Camry itu sudah cukup mewah. Jadi kenapa mereka harus dapat mobil yang lebih mewah lagi? Kalau pejabat di pusat tidak berikan contoh yang baik dan hemat, ini akan jadi preseden buruk pada para pejabat daerah,” ujarnya.

Karena itulah, perlu adanya sikap tegas dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk segera memberi contoh riil bagi program penghematan keuangan negara.

Jika wacana penghematan hanya berhenti pada tataran ide, hal ini hanya akan menjadi contoh buruk bagi program penghematan nasional.

“Harusnya Presiden dapat memberi contoh. Presiden dipilih bukan untuk mengonsumsi uang rakyat, tetapi melayani. Jangan memboroskan uang negara untuk melayani diri sendiri. Hakikat pejabat negara itu bukan untuk bermewah-mewah, tetapi melayani,” ujarnya.

Laode menilai mobil dinas yang lama, Toyota Camry, masih sangat layak. Apalagi penggunaan mobil dinas itu hanya di Jakarta. Sementara lalu lintas Jakarta juga tidak menghendaki kecepatan yang tinggi karena selalu terjadi kemacetan.

“Uang Rp 1,3 miliar yang menjadi harga mobil dinas baru itu lebih dari tiga kali lipat harga Camry. Kalaupun mau ganti, ya tetap Camry lah. Atau kalau mau hemat, Camry yang 5 tahun terakhir saja, sambil ditambah apa yang perlu diperbaiki,” ujarnya.

Dia mengutarakan, dirinya berencana mengembalikan mobil tersebut kepada negara. La Ode beralasan, pejabat diberi mandat oleh rakyat karena bertugas melayani rakyat, bukan untuk bermewah-mewahan.

“Atas dasar itulah, saya meminta kepada pemerintah untuk melakukan standardisasi penggunaan keuangan negara agar tidak dihamburkan untuk kepentingan kemewahan para pejabatnya,” katanya.

Wakil Ketua MPR RI M. Lukman Hakim Saifuddin juga secara tegas menolak pemberian mobil mewah tersebut. Sebab, dalam situasi rakyat susah, pemberian mobil oleh pemerintah tersebut menunjukkan jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak mempunyai kepekaan sosial.

“Karena itu, sebaiknya pejabat tinggi negara, khususnya DPR-MPR RI, mengembalikan itu pada pemerintah,” kata politikus PPP itu.

Namun di satu sisi, Hajriyanto Y. Tohari yang juga Wakil Ketua MPR RI justru menerima mobil mewah itu dengan tangan terbuka karena memang sudah difasilitasi oleh negara.

Politikus dari Partai Golkar ini tidak mempersoalkan pimpinan DPR maupun MPR yang tidak menggunakan mobil senilai Rp 1,3 miliar tersebut.

“Tapi, kalau negara ingin mengambilnya lagi, itu silakan saja, itu bukan milik saya. Mobil dinas lama, Toyota Camry, saat ini sudah ditarik. Yang lama ditarik, tapi nggak pernah mogok,” katanya.

Dengan alasan yang sama, Ketua DPD RI Irman Gusman juga menerima mobil mewah tersebut, karena mobil dinas yang lama sudah berumur lima tahun dan sudah saatnya ditarik. (Tri Handayani/Rully)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: